Jakarta, 1 September 2026 – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendorong pemerintah menangani bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Jawa Barat secara serius dan terkoordinasi. Dorongan tersebut disampaikan Saan setelah melihat langsung kondisi kekeringan di Cirebon yang terdampak musim kemarau panjang. Menurutnya, persoalan kekeringan tidak dapat hanya dipandang sebagai masalah berkurangnya sumber air, karena kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kebutuhan dasar masyarakat, pertanian, serta aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Saan menyebut DPR telah mengantisipasi persoalan tersebut dan mendorong agar pemerintah bergerak cepat menghadapi dampak yang semakin meluas. Penanganan sejak dini dinilai penting agar masyarakat tidak menghadapi kesulitan yang lebih berat apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.
Saan mengatakan dirinya bersama jajaran DPR telah melakukan peninjauan terhadap kondisi kekeringan di Cirebon, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, kondisi masyarakat dan ketersediaan sumber air menjadi salah satu perhatian utama karena musim kemarau telah memberikan tekanan terhadap sejumlah wilayah. Pemerintah melalui kementerian terkait juga telah turun ke lapangan untuk melihat kebutuhan penanganan secara langsung. Keterlibatan pemerintah pusat dinilai diperlukan karena persoalan kekeringan dapat melampaui kemampuan pemerintah daerah apabila kebutuhan air bersih meningkat secara signifikan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten maupun kota menjadi bagian penting agar bantuan dapat disalurkan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Kekeringan di Jawa Barat sebelumnya telah mendapatkan perhatian pemerintah daerah dengan ditetapkannya status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di seluruh 27 kabupaten dan kota. Status tersebut diberlakukan sejak 1 Juli hingga 30 September 2026 sebagai langkah menghadapi potensi dampak musim kemarau. Penetapan status siaga memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi, menyiapkan sumber daya, serta mengambil langkah penanganan apabila kondisi di lapangan semakin memburuk. Sejumlah wilayah juga telah mengalami penurunan ketersediaan sumber air yang berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut membuat upaya mitigasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya menunggu sampai masyarakat mengalami krisis air bersih.
Dampak kekeringan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan air untuk kebutuhan rumah tangga. Sektor pertanian juga menjadi salah satu bidang yang rentan mengalami gangguan ketika pasokan air untuk irigasi berkurang. Petani dapat menghadapi risiko terganggunya jadwal tanam, berkurangnya produktivitas lahan, hingga ancaman gagal panen apabila kekeringan berlangsung dalam waktu lama. Kondisi serupa juga dapat memengaruhi peternakan dan berbagai kegiatan ekonomi yang bergantung pada ketersediaan air. Karena itu, penanganan kekeringan membutuhkan pendekatan yang lebih luas dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan sektor-sektor yang menopang perekonomian daerah.
Krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang paling langsung dirasakan masyarakat di wilayah yang mengalami kekeringan. Ketika sumber air seperti sumur, mata air, embung, maupun saluran irigasi mengalami penurunan debit, masyarakat harus mencari sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi tertentu, pemerintah perlu mendistribusikan air menggunakan kendaraan tangki agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Penyediaan air bersih secara darurat tersebut menjadi penting terutama bagi wilayah yang jaraknya jauh dari sumber air yang masih tersedia. Namun, distribusi bantuan tidak dapat menjadi satu-satunya solusi karena pemerintah juga perlu menyiapkan langkah jangka menengah dan jangka panjang untuk memperkuat ketahanan air di wilayah rawan kekeringan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi musim kemarau, termasuk pemantauan sumber air, penyesuaian pola tanam, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Perangkat daerah juga diarahkan untuk menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu. Dinas yang menangani sumber daya air memiliki peran dalam memantau kondisi waduk, bendungan, embung, dan sumber air lainnya serta menyiapkan alternatif apabila terjadi penurunan ketersediaan air. Sementara itu, sektor pertanian perlu menyesuaikan strategi agar penggunaan air dapat dilakukan secara lebih efisien. Langkah tersebut diperlukan agar dampak musim kemarau tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
Selain penyediaan air bersih, pembangunan dan penguatan infrastruktur air juga menjadi kebutuhan penting bagi wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan. Pemerintah perlu memetakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi sehingga pembangunan sarana penyimpanan dan distribusi air dapat diarahkan secara tepat. Infrastruktur seperti embung, jaringan perpipaan, sumur, serta fasilitas penampungan dapat membantu masyarakat menghadapi periode ketika sumber air alami mengalami penurunan. Perencanaan tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah karena kebutuhan masyarakat di kawasan pertanian dapat berbeda dengan kawasan permukiman. Dengan perencanaan yang lebih terarah, penanganan kekeringan dapat bergerak dari pola bantuan darurat menuju sistem ketahanan air yang lebih berkelanjutan.
Saan menilai perhatian terhadap kekeringan perlu terus diperkuat karena dampak musim kemarau dapat berkembang apabila tidak ditangani secara cepat. DPR memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari prioritas penanganan. Pemerintah daerah juga perlu terus melaporkan perkembangan kondisi di wilayah masing-masing sehingga pemerintah pusat dapat memberikan dukungan apabila kapasitas daerah tidak mencukupi. Koordinasi tersebut menjadi semakin penting ketika beberapa wilayah menghadapi persoalan yang sama dalam waktu bersamaan. Dengan pemantauan yang dilakukan secara berkala, langkah penanganan dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan kondisi lapangan.
Kekeringan juga memiliki hubungan dengan risiko bencana lain, terutama kebakaran hutan dan lahan yang lebih mudah terjadi ketika kondisi lingkungan sangat kering. Jawa Barat telah memasukkan ancaman karhutla dalam status siaga darurat yang berlaku selama periode kemarau. Lahan yang kehilangan kelembapan dapat lebih mudah terbakar, sementara kondisi angin dan cuaca panas dapat mempercepat penyebaran api. Karena itu, upaya mengatasi kekeringan sekaligus membutuhkan langkah pencegahan terhadap potensi kebakaran di wilayah rawan. Pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai unsur terkait perlu memperkuat pengawasan dan segera melakukan penanganan apabila muncul tanda-tanda kebakaran.
Di tingkat masyarakat, penggunaan air secara bijak juga menjadi bagian dari upaya menghadapi kondisi kemarau panjang. Penghematan air diperlukan agar sumber yang masih tersedia dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang paling mendesak. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai lokasi distribusi air dan langkah yang dapat dilakukan ketika sumber air di lingkungan mereka mulai mengering. Penyaluran bantuan harus memperhatikan wilayah yang memiliki tingkat kebutuhan paling tinggi agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah secara bersamaan, tekanan akibat kekeringan dapat ditekan sembari menunggu kondisi cuaca kembali membaik.
Dorongan Saan Mustopa agar kekeringan di Jawa Barat ditangani secara serius menjadi bagian dari perhatian terhadap ancaman krisis air yang masih berlangsung selama musim kemarau 2026. Pemerintah pusat dan daerah kini perlu memastikan kesiapan sumber daya, distribusi air bersih, perlindungan sektor pertanian, serta penguatan infrastruktur di wilayah yang rentan terdampak. Penanganan tidak cukup hanya dilakukan ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air, tetapi perlu dilakukan melalui pemetaan risiko dan langkah mitigasi yang lebih awal. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah, DPR, dan seluruh unsur terkait, dampak kekeringan diharapkan dapat ditekan dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjamin. Perkembangan kondisi cuaca dan ketersediaan sumber air dalam beberapa pekan ke depan akan menjadi faktor penting dalam menentukan kebutuhan penanganan lanjutan di berbagai wilayah Jawa Barat.