Palembang, 3 September 2026 – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menegaskan komitmennya mendukung berbagai program pemerintah melalui penguatan ketahanan pangan, peningkatan pelayanan publik, pembangunan sosial, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho menempatkan kepolisian tidak hanya sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga bagian dari unsur yang mendukung keberlangsungan pembangunan di daerah. Berbagai program yang telah dijalankan jajaran Polda Sumsel diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Stabilitas kamtibmas dipandang memiliki hubungan erat dengan keberhasilan pembangunan karena kegiatan ekonomi dan pelayanan masyarakat membutuhkan lingkungan yang aman. Polda Sumsel karena itu terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, serta berbagai unsur masyarakat. Kolaborasi tersebut juga digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Pendekatan ini diharapkan membuat tugas kepolisian semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional.
Salah satu sektor yang mendapatkan perhatian besar adalah ketahanan pangan yang menjadi bagian dari program strategis pemerintah. Jajaran Polda Sumsel terlibat dalam berbagai kegiatan untuk mendukung peningkatan produksi dan memastikan program pangan dapat berjalan di wilayah Sumatera Selatan. Dukungan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, masyarakat, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam sektor pertanian. Kepolisian juga memiliki peran menjaga keamanan proses produksi hingga distribusi sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung tanpa gangguan. Ketahanan pangan dinilai tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan komoditas, tetapi juga memiliki hubungan dengan stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Apabila produksi dan distribusi berjalan baik, tekanan terhadap pasokan pangan dapat diminimalkan dan kebutuhan masyarakat lebih mudah terpenuhi. Karena itu, dukungan terhadap sektor pangan ditempatkan sebagai salah satu bentuk kontribusi kepolisian di luar tugas penegakan hukum. Polda Sumsel ingin memastikan kehadiran personel di lapangan dapat memberikan manfaat terhadap program yang menjadi kebutuhan masyarakat luas.
Peningkatan pelayanan publik juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja yang terus dilakukan Polda Sumsel. Kepolisian berupaya memanfaatkan teknologi untuk membuat berbagai layanan menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan transparan bagi masyarakat. Digitalisasi pelayanan dinilai penting karena masyarakat membutuhkan proses administrasi yang efisien tanpa harus menghadapi prosedur panjang. Penggunaan teknologi juga dapat membantu mengurangi potensi kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan kemampuan pengawasan terhadap kualitas pelayanan. Namun, pelayanan berbasis teknologi tetap harus dibarengi dengan pendekatan langsung karena tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan maupun akses digital yang sama. Personel di lapangan karena itu tetap dituntut memberikan pelayanan secara profesional dan humanis ketika berhadapan dengan warga. Polda Sumsel juga mendorong evaluasi secara berkala agar kekurangan dalam sistem pelayanan dapat segera diperbaiki. Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu indikator penting karena kualitas hubungan antara polisi dan warga akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian secara keseluruhan.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menegaskan seluruh jajaran terus memperkuat peran sebagai pelayan masyarakat dengan mengedepankan profesionalitas dan kepentingan publik. Komitmen tersebut diarahkan agar berbagai program kepolisian tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat. Dukungan terhadap program pemerintah juga dilakukan bersamaan dengan upaya mempertahankan stabilitas kamtibmas di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Keamanan yang terjaga memungkinkan kegiatan ekonomi, investasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan aktivitas masyarakat lainnya berlangsung dengan lebih baik. Karena itu, pencegahan gangguan keamanan tetap menjadi bagian utama dalam mendukung pembangunan daerah. Jajaran kepolisian didorong meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi persoalan lebih besar. Kehadiran personel di tengah masyarakat juga diharapkan meningkatkan komunikasi dan mempercepat penyampaian informasi apabila muncul persoalan. Dengan pendekatan tersebut, keamanan ditempatkan sebagai fondasi yang mendukung berbagai agenda pembangunan.
Polda Sumsel juga memperkuat sinergi dengan TNI dan pemerintah daerah melalui pendekatan yang disebut sebagai konsep Super Team. Konsep tersebut menekankan bahwa keberhasilan berbagai program tidak dapat bergantung kepada satu lembaga karena persoalan masyarakat sering membutuhkan keterlibatan beberapa instansi sekaligus. Kepolisian memiliki kemampuan pada bidang keamanan dan penegakan hukum, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pelayanan publik dan pembangunan wilayah. TNI juga memiliki jaringan serta sumber daya yang dapat mendukung berbagai kegiatan sosial maupun penanganan kondisi darurat. Ketika kemampuan tersebut disatukan, pelaksanaan program dapat berlangsung lebih cepat dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Koordinasi juga dapat mengurangi tumpang tindih kegiatan yang berpotensi membuat penggunaan sumber daya menjadi tidak efisien. Polda Sumsel karena itu mendorong komunikasi lintas instansi berlangsung mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya muncul ketika menghadapi situasi darurat, tetapi menjadi pola kerja dalam menjalankan program pembangunan sehari-hari.
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan turut menjadi bagian penting dari tugas Polda Sumsel karena wilayah tersebut memiliki kawasan gambut dan lahan yang rawan terbakar ketika memasuki musim kering. Jajaran kepolisian melakukan patroli lapangan serta memanfaatkan teknologi drone untuk memantau kawasan yang sulit dijangkau secara langsung. Pemantauan udara memungkinkan petugas mengetahui lebih cepat apabila muncul indikasi kebakaran atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan titik api. Pengecekan sumber air juga dilakukan untuk memastikan kesiapan apabila pemadaman harus dilakukan dalam waktu cepat. Upaya tersebut lebih diarahkan kepada pencegahan karena penanganan setelah kebakaran meluas membutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar. Kabut asap akibat karhutla juga dapat mengganggu kesehatan, transportasi, pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sehingga dampaknya tidak terbatas pada persoalan lingkungan. Kepolisian turut mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, perusahaan, dan instansi terkait diperlukan untuk menjaga kawasan rawan selama periode dengan risiko kebakaran tinggi.
Dari sisi keamanan, Polda Sumsel menilai stabilitas wilayah harus terus dipertahankan agar pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan. Penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, peredaran narkoba, kejahatan ekonomi, dan berbagai bentuk kriminalitas tetap menjadi bagian penting dari agenda kepolisian. Pada saat bersamaan, pendekatan pencegahan diperkuat melalui patroli, kegiatan masyarakat, komunikasi dengan tokoh setempat, dan pemetaan wilayah yang memiliki kerawanan. Kepolisian berupaya mengidentifikasi persoalan sejak awal agar konflik maupun gangguan keamanan tidak berkembang menjadi kejadian yang lebih besar. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena polisi tidak dapat mengawasi seluruh wilayah tanpa informasi dari warga. Aktivasi kembali kegiatan keamanan lingkungan juga dapat membantu membangun kepedulian bersama terhadap kondisi di sekitar tempat tinggal. Informasi yang disampaikan masyarakat kemudian dapat ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian berdasarkan tingkat kerawanan dan karakter persoalan. Sistem keamanan yang melibatkan masyarakat diharapkan menghasilkan respons lebih cepat sekaligus memperkuat hubungan antara polisi dan warga.
Dukungan terhadap pembangunan sosial juga dilakukan melalui berbagai kegiatan yang menyentuh kelompok masyarakat secara langsung. Kepolisian dapat terlibat dalam pemberian bantuan, kegiatan sosial, penanganan bencana, maupun program yang bertujuan membantu masyarakat menghadapi kondisi tertentu. Pendekatan tersebut tidak menggantikan peran instansi sosial, tetapi menjadi bagian dari kolaborasi ketika dibutuhkan dukungan personel dan jaringan kepolisian. Polda Sumsel memiliki jajaran hingga tingkat polsek sehingga dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah dengan relatif cepat. Jaringan tersebut menjadi salah satu kekuatan ketika pemerintah membutuhkan distribusi bantuan maupun pengamanan program dalam skala luas. Personel juga dapat membantu memberikan informasi mengenai kondisi lapangan kepada pemerintah daerah sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat. Dalam situasi bencana, koordinasi semacam ini semakin penting karena kecepatan respons dapat menentukan efektivitas penanganan. Polda Sumsel berupaya mempertahankan kesiapan tersebut sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.
Evaluasi internal juga terus dilakukan untuk memastikan berbagai program berjalan dengan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Audit kinerja menjadi salah satu instrumen untuk melihat penggunaan anggaran, pelaksanaan tugas, serta efektivitas program pada setiap satuan kerja. Pengawasan diperlukan karena peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui bagian yang sudah berjalan baik maupun area yang masih membutuhkan perbaikan. Kapolda Sumsel menempatkan tata kelola organisasi sebagai salah satu unsur penting dalam membangun kepolisian yang profesional dan berintegritas. Personel juga dituntut menjalankan tugas berdasarkan aturan serta menghindari tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Pengawasan internal perlu berjalan bersama mekanisme pengaduan publik agar masyarakat memiliki ruang menyampaikan keluhan mengenai pelayanan maupun perilaku anggota. Perbaikan yang dilakukan secara konsisten diharapkan membuat kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Polda Sumsel juga menempatkan pengembangan kemampuan personel sebagai bagian penting dalam menghadapi perubahan karakter tantangan keamanan. Perkembangan teknologi membuat kejahatan tidak lagi hanya berlangsung secara konvensional, tetapi juga melalui ruang digital dan berbagai metode baru. Polisi membutuhkan kemampuan investigasi, analisis data, komunikasi, dan penggunaan teknologi agar dapat memberikan respons yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Pelatihan serta peningkatan kompetensi personel karena itu perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti setelah seseorang menyelesaikan pendidikan kepolisian. Kemampuan teknis harus berjalan bersama integritas dan keterampilan berkomunikasi karena anggota berhadapan langsung dengan masyarakat dalam berbagai kondisi. Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu pemetaan kejahatan dan penentuan strategi patroli berdasarkan informasi yang lebih akurat. Dengan sumber daya manusia yang semakin adaptif, Polda Sumsel diharapkan mampu menghadapi persoalan keamanan yang terus berkembang. Transformasi tersebut sekaligus mendukung arah Polri Presisi yang menempatkan pelayanan modern dan berbasis kebutuhan masyarakat sebagai bagian penting pelaksanaan tugas.
Kinerja dan dukungan Polda Sumsel terhadap program pemerintah pada akhirnya diarahkan untuk menciptakan hubungan yang kuat antara keamanan, kesejahteraan, dan pembangunan. Ketahanan pangan, pelayanan publik berbasis teknologi, pencegahan karhutla, pembangunan sosial, serta pemeliharaan kamtibmas menjadi sejumlah bidang yang terus diperkuat secara bersamaan. Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho mendorong jajarannya bekerja melalui kolaborasi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat sehingga program dapat memberikan dampak lebih luas. Konsep Super Team menjadi pendekatan untuk memastikan setiap institusi menggunakan kemampuan masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Polda Sumsel juga terus melakukan evaluasi internal agar pelayanan dan pelaksanaan tugas tetap profesional, transparan, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Stabilitas keamanan dipandang menjadi salah satu fondasi utama karena pembangunan membutuhkan kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Seluruh langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari kontribusi kepolisian dalam mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dengan keamanan yang terjaga dan pelayanan yang semakin adaptif, Polda Sumsel berharap kehadiran kepolisian dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Selatan.