Jakarta, 18 September 2026 – Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menilai dakwaan jaksa penuntut umum terhadap kliennya dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terlalu prematur. Penilaian tersebut disampaikan setelah sidang perdana Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026. Dalam persidangan itu, jaksa mendakwa Roy dengan sejumlah pasal terkait dugaan fitnah, pencemaran nama baik, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Refly secara khusus mempersoalkan penerapan pasal fitnah terhadap kliennya. Menurut pihak pembela, persoalan mengenai dokumen yang menjadi objek analisis seharusnya diperiksa secara menyeluruh terlebih dahulu. Pernyataan Refly merupakan argumentasi dari pihak terdakwa dan belum menjadi kesimpulan majelis hakim mengenai perkara tersebut.
Refly menjelaskan bahwa Roy melakukan analisis terhadap dokumen digital yang sebelumnya diunggah oleh Dian Sandi Utama di media sosial. Menurut pembela, dokumen digital tersebut kemudian menjadi objek penelitian menggunakan metode Error Level Analysis atau ELA. Pihak Roy berpendapat kegiatan tersebut merupakan analisis terhadap materi yang telah beredar di ruang publik. Refly kemudian mempertanyakan konstruksi dakwaan fitnah karena menurutnya belum ada forum yang, dalam pandangan pembela, menjadi dasar untuk menyelesaikan perdebatan yang mereka persoalkan mengenai dokumen tersebut. Atas dasar itulah Refly menyebut penerapan pasal fitnah terhadap Roy terlalu dini. Jaksa mempunyai konstruksi berbeda dan menyatakan Roy menyebarkan tudingan bahwa ijazah S-1 Jokowi palsu.
Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut perkara bermula dari sejumlah unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baik Jokowi. Jaksa mengatakan terdapat dua video di YouTube dan satu unggahan di platform X yang pada pokoknya memuat tudingan mengenai ijazah S-1 Jokowi. Materi tersebut kemudian dikumpulkan setelah diperlihatkan kepada Jokowi pada Maret 2025. Jaksa menilai pernyataan dan penyebaran informasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Roy. Salah satu konstruksi dakwaan menggunakan ketentuan mengenai fitnah dalam KUHP. Selain itu, jaksa memasukkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan dokumen elektronik. Seluruh uraian tersebut masih merupakan dakwaan yang harus dibuktikan melalui proses persidangan.
Jaksa juga mempersoalkan dasar dokumen digital yang digunakan dalam analisis Roy. Menurut uraian penuntut umum, dokumen yang dianalisis dengan metode ELA bukan berasal langsung dari pemilik sah ijazah dan tidak melalui proses verifikasi kepada pemiliknya. Jaksa menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari argumentasi mengenai bagaimana analisis dan pernyataan terkait dokumen itu kemudian disampaikan kepada publik. Di sisi lain, tim pembela mempunyai pandangan berbeda mengenai status dokumen yang menjadi pembahasan. Refly berpendapat dokumen yang berkaitan dengan seorang pejabat publik mempunyai dimensi kepentingan publik sehingga analisis terhadap materi yang telah beredar tidak dapat serta-merta dipandang sebagai tindakan pencemaran. Perbedaan pandangan antara jaksa dan pembela inilah yang akan menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembuktian.
Dalam dakwaannya, jaksa turut menguraikan keterangan Universitas Gadjah Mada mengenai riwayat pendidikan Jokowi. Jaksa merujuk keterangan UGM yang menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan telah lulus dari universitas tersebut. Informasi tersebut menjadi salah satu bagian yang digunakan penuntut umum dalam menyusun konstruksi perkara. Namun, tim pembela tetap mempertanyakan bagaimana unsur-unsur pidana dalam pasal yang didakwakan diterapkan terhadap tindakan Roy. Refly menegaskan bahwa keberatan mereka bukan hanya mengenai substansi tudingan, tetapi juga mengenai hubungan antara kegiatan analisis dokumen digital dengan pasal-pasal yang digunakan jaksa. Persoalan tersebut nantinya dapat diuji melalui keberatan atau eksepsi serta tahapan pembuktian berikutnya. Majelis hakim yang pada akhirnya akan menilai apakah argumentasi jaksa dan pembela mempunyai dasar hukum sesuai perkara yang diperiksa.
Tim kuasa hukum juga mempertanyakan penggunaan sejumlah ketentuan dalam UU ITE. Refly menyoroti pasal yang berkaitan dengan perubahan atau kerusakan dokumen elektronik serta ketentuan mengenai manipulasi dokumen elektronik agar seolah-olah menjadi autentik. Menurutnya, konstruksi kedua ketentuan tersebut mempunyai karakter perbuatan yang berbeda sehingga perlu dijelaskan secara rinci kaitannya dengan tindakan yang dituduhkan kepada Roy. Pembela juga mempertanyakan ancaman pidana yang muncul dari penggunaan pasal-pasal tersebut. Jaksa, di sisi lain, telah menyusun dakwaan berdasarkan rangkaian tindakan yang menurut mereka memenuhi unsur pidana. Perbedaan interpretasi mengenai pasal dan perbuatan terdakwa akan diuji melalui tahapan persidangan berikutnya.
Sebelum pembacaan dakwaan dimulai, tim kuasa hukum Roy juga sempat menyampaikan keberatan mengenai dokumen dakwaan yang mereka terima. Refly mengatakan pihaknya sebelumnya menerima dua dokumen dakwaan dan meminta jaksa menjelaskan dokumen mana yang akan digunakan dalam persidangan. Jaksa kemudian menyatakan surat dakwaan bertanggal 27 Juli 2026 yang digunakan untuk pembacaan di persidangan. Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti pembela karena mereka ingin memastikan dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan perkara tidak menimbulkan ketidakjelasan. Keberatan mengenai aspek formal surat dakwaan dapat menjadi bagian dari argumentasi tim hukum dalam tahap selanjutnya. Namun, penilaian mengenai sah atau tidaknya dakwaan tetap berada dalam kewenangan majelis hakim.
Sidang perdana tersebut juga memunculkan pembahasan mengenai kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif. Setelah jaksa selesai membacakan dakwaan, majelis hakim menjelaskan kepada Roy mengenai hak dan kemungkinan menggunakan mekanisme tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Roy memilih tidak menempuh opsi tersebut dan menyatakan akan melanjutkan proses persidangan. Ia juga tidak mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Dengan keputusan tersebut, perkara akan berlanjut melalui mekanisme persidangan biasa dan tim pembela dapat menyampaikan keberatan terhadap dakwaan. Sikap Roy tersebut merupakan bagian dari hak terdakwa dalam menjalani proses hukum dan tidak menentukan hasil akhir perkara.
Perkara yang melibatkan Roy telah melalui rangkaian proses hukum sebelum memasuki tahap pembacaan dakwaan. Sidang pada 17 September menjadi awal pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur setelah sebelumnya terdapat sejumlah upaya praperadilan. Dalam tahap persidangan, jaksa harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dicantumkan dalam surat dakwaan. Sementara itu, terdakwa dan tim kuasa hukumnya mempunyai hak untuk membantah dakwaan, menghadirkan argumentasi hukum, mengajukan saksi atau ahli, serta menanggapi alat bukti yang diajukan penuntut umum. Majelis hakim kemudian akan menilai keseluruhan bukti dan argumentasi kedua pihak sebelum mengambil keputusan. Karena proses tersebut masih berlangsung, Roy tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 24 September 2026 dengan tahapan berikutnya dari proses pemeriksaan perkara. Tim hukum Roy telah mengindikasikan akan mempersoalkan sejumlah bagian dalam dakwaan, termasuk penerapan pasal fitnah dan ketentuan UU ITE. Jaksa pada saat yang sama akan mempertahankan konstruksi dakwaan dan nantinya mempunyai kesempatan menanggapi keberatan yang diajukan pihak terdakwa. Dengan demikian, pernyataan Refly bahwa dakwaan terlalu prematur merupakan posisi hukum pihak pembela, bukan keputusan pengadilan mengenai benar atau tidaknya dakwaan. Persidangan selanjutnya akan menjadi forum untuk menguji argumentasi masing-masing pihak berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil akhir perkara baru dapat ditentukan setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan pembuktian selesai dilakukan oleh pengadilan.