Jakarta, 16 September 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya dugaan pemberian uang dari pihak PT Summarecon Agung Tbk dalam rangkaian pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor sebelum operasi tangkap tangan dilakukan. Pemberian tersebut menjadi bagian yang didalami penyidik untuk membongkar pola dugaan suap dalam pelayanan pertanahan. Kasus ini kemudian berkembang hingga menyeret sejumlah pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta pihak swasta. KPK menduga transaksi dilakukan melalui perantara yang mempunyai akses kepada pejabat dan pihak terkait pengurusan tanah. Penyelidikan tidak berhenti pada satu transaksi karena penyidik menemukan indikasi penerimaan lain dalam pelayanan pertanahan. Temuan tersebut membuat perkara berkembang menjadi penyidikan yang lebih luas.
Kasus bermula dari pengurusan perpanjangan HGB maupun pemecahan HGB menjadi sertifikat hak milik atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses tersebut, pihak yang menjadi perantara Summarecon diduga berkomunikasi dengan Erwin. KPK menyebut Erwin sebagai salah satu pihak yang mempunyai akses dalam proses pengurusan tersebut. Komunikasi kemudian berkembang menuju pembicaraan mengenai sejumlah uang yang diduga diminta untuk memperlancar penyelesaian administrasi pertanahan. Penyidik mendalami siapa saja yang mengetahui maupun terlibat dalam proses tersebut. Rangkaian komunikasi dan transaksi menjadi salah satu dasar pengembangan perkara.
Pada awal Agustus 2026, KPK menduga terdapat permintaan fee dengan kode tertentu yang nilainya mencapai Rp2 miliar. Uang tersebut dikaitkan dengan kepentingan pembukaan blokir maupun penerbitan sertifikat tanah milik Summarecon. Namun, pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi sekitar Rp1,5 miliar karena masih terdapat pihak lain yang diduga akan mendapatkan bagian. Kesepakatan mengenai nilai tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pihak-pihak yang menjadi perantara. Penyidik menduga uang tidak diberikan langsung kepada seluruh pejabat yang berkaitan dengan pengurusan. Pola menggunakan perantara menjadi salah satu bagian yang sedang dibongkar KPK.
Pada 27 Agustus 2026, Presiden Direktur Summarecon Adrianto Pitojo Adhi melalui pihak perantara diduga menyerahkan Rp1,5 miliar kepada Erwin. Dari uang tersebut, sebagian kemudian diduga disalurkan kepada pihak lain yang berkaitan dengan proses pengurusan pertanahan. KPK menemukan adanya penyerahan Rp200 juta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung. Penyerahan itu diduga berlangsung di sebuah tempat di Jakarta Selatan. Transaksi tersebut dikaitkan dengan pembukaan blokir dan pemecahan HGB yang sedang diurus. Seluruh rangkaian tersebut masih menjadi materi penyidikan sehingga pertanggungjawaban masing-masing pihak akan ditentukan berdasarkan proses hukum.
Selain transaksi tersebut, penyidik juga menelusuri pemberian lain sebelum OTT yang berkaitan dengan kepentingan pengurusan tanah. Nilai sekitar Rp300 juta turut menjadi perhatian dalam rangkaian transaksi yang sedang didalami. KPK berupaya memastikan tujuan setiap pemberian, pihak yang menyerahkan, penerima akhir, serta hubungan transaksi dengan keputusan atau pelayanan pertanahan. Penelusuran tersebut penting karena aliran dana diduga tidak selalu bergerak langsung dari perusahaan menuju pejabat. Penggunaan perantara dapat membuat pola transaksi menjadi lebih panjang. Karena itu, penyidik memeriksa komunikasi, dokumen, barang bukti elektronik, serta catatan keuangan untuk merekonstruksi perkara.
Pengembangan perkara kemudian berujung pada OTT yang dilakukan di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Sebanyak 19 orang diamankan dalam rangkaian operasi tersebut sebelum KPK melakukan gelar perkara. Setelah pemeriksaan awal, delapan orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat ATR/BPN, pihak Summarecon, serta sejumlah pihak swasta. Presiden Direktur Summarecon Adrianto Pitojo Adhi termasuk di antara pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersebut menunjukkan penyidik melihat dugaan keterlibatan pihak pemberi maupun penerima dalam konstruksi perkara.
Pejabat ATR/BPN yang menjadi tersangka antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung. Selain itu, KPK menetapkan Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon. Empat tersangka lainnya adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. KPK menduga empat nama terakhir mempunyai kedekatan atau akses terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Namun, penyebutan hubungan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan Nusron dalam tindak pidana. Status hukum setiap pihak tetap ditentukan berdasarkan bukti yang diperoleh penyidik.
Besarnya barang bukti yang ditemukan menjadi salah satu bagian paling menonjol dari OTT tersebut. KPK mengungkap total barang bukti elektronik dan uang yang diamankan mencapai sekitar Rp106,3 miliar. Uang ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk rupiah dan sejumlah mata uang asing. Sebagian besar ditemukan dalam sejumlah koper ketika penyidik melakukan rangkaian tindakan di beberapa lokasi. KPK menyebut nilai tersebut termasuk salah satu jumlah terbesar yang pernah diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Namun, tidak seluruh uang tersebut dinyatakan berasal dari perkara HGB Summarecon karena penyidik juga menemukan dugaan penerimaan dari perkara lainnya.
Salah satu temuan terbesar berada di kediaman Arif Sugiyanto. Penyidik menemukan uang dalam berbagai mata uang dengan nilai yang setelah dikonversi mencapai puluhan miliar rupiah. KPK juga menyita Rp896 juta dari Rizal Pahlevi, sekitar Rp49,5 juta dari Sontang Coin Manurung, serta uang dari pihak lainnya. Asal-usul setiap uang tersebut masih ditelusuri untuk menentukan keterkaitannya dengan dugaan suap maupun gratifikasi. Penyidik tidak ingin menyimpulkan bahwa seluruh barang bukti berasal dari satu transaksi. Penelusuran rekening dan komunikasi menjadi penting untuk memisahkan setiap konstruksi dugaan tindak pidana.
Penyidikan bahkan menemukan indikasi perkara lain di lingkungan ATR/BPN yang tidak berhubungan langsung dengan pengurusan HGB Summarecon. KPK menduga terdapat penerimaan terkait mutasi, promosi jabatan, dan berbagai pelayanan pertanahan lainnya. Salah satu yang diungkap berkaitan dengan pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT Bela Parahiyangan Investindo. Dalam perkara tersebut, perusahaan diduga memberikan sekitar Rp2,1 miliar kepada Erwin sebagai perantara. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,8 miliar diduga diteruskan kepada Arif Sugiyanto. Temuan itu membuat penyidik melihat kemungkinan pola penerimaan yang lebih luas daripada perkara awal.
KPK juga mendalami dugaan penerimaan sekitar Rp8 miliar yang dikaitkan dengan Lampri dan Arif. Selain itu, penyidik menemukan adanya setoran tunai sekitar Rp10 miliar dalam penelusuran mutasi rekening. Temuan-temuan tersebut masih harus diverifikasi untuk mengetahui asal uang serta hubungannya dengan keputusan tertentu di lingkungan pertanahan. KPK dapat mengembangkan perkara apabila menemukan bukti adanya tindak pidana lain. Pemeriksaan saksi dan tersangka akan digunakan untuk menguji keterangan yang sudah diperoleh. Penelusuran aset juga dapat dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hasil tindak pidana yang telah dialihkan ke bentuk lain.
Kasus ini memberikan tekanan besar terhadap tata kelola pelayanan pertanahan karena HGB mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi pengembangan kawasan properti. Proses penerbitan, perpanjangan, pemecahan, maupun pembukaan blokir harus berjalan berdasarkan ketentuan tanpa transaksi di luar mekanisme resmi. Ketika akses kepada pejabat dapat diperoleh melalui perantara, risiko penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin besar. Kementerian ATR/BPN karena itu menghadapi kebutuhan untuk mengevaluasi sistem pengawasan internal setelah perkara tersebut terungkap. Digitalisasi proses administrasi dapat membantu menciptakan jejak yang lebih mudah diaudit. Namun, pengawasan terhadap perilaku pejabat dan pihak yang mempunyai akses informal tetap menjadi bagian penting.
KPK kini terus menelusuri aliran uang dalam rangkaian pengurusan HGB Summarecon sekaligus dugaan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN. Pemberian sebelum OTT menjadi salah satu petunjuk untuk mengetahui bagaimana transaksi diduga berlangsung serta siapa yang memperoleh manfaat. Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara barang bukti yang diamankan mencapai sekitar Rp106,3 miliar dalam berbagai bentuk dan mata uang. Penyidik masih harus memisahkan dana yang berkaitan dengan perkara Summarecon dari uang yang diduga berasal dari transaksi lainnya. Pengembangan perkara juga membuka kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak lain apabila ditemukan bukti yang relevan. Seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak hukum dan dugaan terhadap mereka akan diuji melalui proses peradilan.