Jakarta, 22 September 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, Sirajudin Lasena sebagai tersangka dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara menyusul operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 21 September 2026. Sirajudin kemudian terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada Selasa sekitar pukul 15.59 WIB dengan mengenakan rompi oranye dan tangan terborgol. Ia selanjutnya dibawa menuju rumah tahanan untuk menjalani penahanan. KPK menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan total 14 orang di tiga wilayah berbeda. Sebanyak lima orang diamankan di Jakarta, termasuk Sirajudin, sedangkan delapan orang lainnya diamankan di Sulawesi Utara dan satu orang di Gorontalo. Mereka berasal dari unsur kepala daerah, kepala dinas, aparatur sipil negara, serta pihak swasta. Setelah pemeriksaan intensif dan gelar perkara, KPK menetapkan Sirajudin sebagai tersangka pada tahap ini. Pihak lain yang sebelumnya diamankan masih diperiksa sesuai kebutuhan penyidikan. KPK menegaskan pengembangan perkara tetap terbuka apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lainnya.
Perkara tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan praktik pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10 persen dari nilai proyek pengadaan barang dan jasa. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, Sirajudin juga diduga menentukan pembagian fee sebesar empat persen untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bolmut serta satu persen untuk Kelompok Kerja pengadaan barang dan jasa. KPK turut mendalami dugaan pengaturan calon pemenang sejumlah proyek sebelum proses pengadaan dilaksanakan. Dugaan tersebut menjadi bagian penting dari perkara yang kini masuk tahap penyidikan.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian KPK berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUTR Bolmut. Sebelum penetapan tersangka diumumkan, KPK telah menyebut adanya dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah daerah tersebut. Penyidik kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pihak yang diamankan dalam OTT. KPK juga menyegel sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Bolmut sebagai bagian dari proses penindakan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga barang maupun dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara. Penyidik masih mendalami proyek lain yang kemungkinan mempunyai hubungan dengan dugaan praktik tersebut.
KPK juga mengamankan uang tunai Rp200 juta dalam rangkaian operasi tersebut. Uang itu ditemukan di sejumlah lokasi berbeda di Jakarta dan Bolaang Mongondow Utara. Sebanyak Rp130 juta diamankan dari kamar hotel di Jakarta, sedangkan Rp50 juta ditemukan dalam sebuah koper di rumah Sirajudin. Penyidik juga mengamankan Rp20 juta dari rumah Kepala Dinas PUPR Bolmut. Uang tersebut kini menjadi bagian dari barang bukti yang didalami keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana. KPK masih menelusuri sumber, tujuan, serta pihak yang berkaitan dengan uang yang ditemukan selama operasi.
Selain transaksi yang berkaitan dengan OTT, penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan lain selama Sirajudin menjabat. KPK menyebut terdapat dugaan penerimaan gratifikasi dengan nilai yang mencapai miliaran rupiah sepanjang periode yang sedang disidik. Penelusuran tersebut dilakukan berdasarkan dokumen, catatan transaksi, keterangan saksi, serta bukti lain yang dikumpulkan penyidik. Dugaan penerimaan tersebut masih menjadi materi penyidikan sehingga jumlah maupun asal dana dapat berkembang seiring pemeriksaan. KPK juga akan menelusuri kemungkinan aset yang berkaitan dengan penerimaan tersebut. Seluruh temuan tersebut nantinya harus dibuktikan dalam proses hukum.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sirajudin langsung menjalani penahanan selama 20 hari pertama. Masa penahanan berlangsung mulai 22 September hingga 11 Oktober 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan setelah status hukumnya ditingkatkan menjadi tersangka. Ketika digiring menuju mobil tahanan, Sirajudin sempat mengatupkan kedua tangannya di hadapan awak media. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Bolaang Mongondow Utara dan meminta doa agar dapat menjalani proses hukum. Selanjutnya, penyidik akan melanjutkan pemeriksaan saksi serta pengumpulan bukti dalam perkara tersebut.
OTT terhadap Sirajudin menjadi operasi tangkap tangan ke-21 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Operasi tersebut dilakukan secara bersamaan di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo setelah penyidik melakukan penyelidikan tertutup. Sebelum status para pihak ditentukan, KPK mempunyai waktu sesuai ketentuan hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan. Hasil pemeriksaan kemudian dibawa ke gelar perkara di tingkat pimpinan. Dari proses tersebut, KPK menyatakan bukti yang diperoleh cukup untuk menetapkan Sirajudin sebagai tersangka. Penanganan perkara selanjutnya memasuki tahap penyidikan dengan fokus pada dugaan pemerasan, gratifikasi, dan pengadaan proyek pemerintah daerah.
Penyidik diperkirakan akan mendalami aliran uang dan proses pengadaan sejumlah proyek di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pemeriksaan terhadap pejabat daerah, ASN, pihak swasta, dan pihak lain yang mengetahui proses pengadaan dapat dilakukan untuk menyusun konstruksi perkara secara lengkap. Dokumen pengadaan juga menjadi bagian penting untuk mengetahui apakah terdapat pengaturan pemenang ataupun permintaan fee sebagaimana dugaan KPK. Selain itu, penelusuran transaksi keuangan dapat digunakan untuk mengetahui aliran dana yang diduga diterima tersangka. KPK belum menutup kemungkinan adanya pengembangan apabila penyidik memperoleh bukti baru. Status pihak lain akan ditentukan berdasarkan bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan.
Sirajudin kini harus menjalani proses hukum sebagai tersangka setelah terjaring OTT dan ditahan KPK. Dugaan pematokan fee proyek sebesar 10 persen serta penerimaan gratifikasi menjadi bagian dari konstruksi perkara yang sedang didalami lembaga antirasuah. Uang tunai Rp200 juta yang diamankan dalam rangkaian operasi juga menjadi barang bukti yang akan ditelusuri penyidik. KPK masih memiliki ruang untuk memeriksa pihak lain dan mengembangkan perkara berdasarkan bukti yang ditemukan. Penetapan tersangka merupakan tahap awal penyidikan dan belum merupakan putusan mengenai kesalahan pidana Sirajudin. Ia tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan berlaku asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.